Sorong, Tapanuliraya.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendampingi masyarakat hukum adat (MHA) di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam mendaftarkan tanah ulayat. Pendampingan awal ini penting agar warga memahami hak serta kewajibannya sebelum petugas memetakan lahan adat mereka.
Pemerintah mengatur proses pendaftaran ini lewat Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024. Regulasi tersebut membagi pengadministrasian tanah ulayat menjadi tiga tahap utama: inventarisasi dan identifikasi, pengukuran dan pemetaan, serta pencatatan dan penerbitan salinan daftar tanah ulayat.
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, menegaskan pendampingan harus berjalan sebelum proses identifikasi subjek dan objek tanah dimulai.
“MHA butuh kegiatan pra-partisipatif bagaimana dia bisa memahami program ini. Didampingi sampai mereka mengerti betul bagaimana hak dan kewajibannya sebagai MHA. Karena kesepakatan MHA menjadi langkah awal yang penting dalam memulai tahap pertama kegiatan pengadministrasian tanah ulayat,” kata Deni dalam kegiatan diseminasi dan dialog di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (17/11/2026).
Pada tahap pra-identifikasi, pemerintah memandu MHA bermusyawarah untuk mengenali batas wilayah dan objek tanah adatnya. Deni menjelaskan, negara mengakui eksistensi MHA jika memenuhi tiga unsur, yakni kejelasan subjek, objek, dan hubungan hukum. Forum awal ini juga memetakan potensi sengketa lahan agar bisa selesai lebih dini.
“Harus diyakini mereka itu sampai mereka menyatakan ada kesepakatan, ada keputusan bagi MHA mengikuti kegiatannya sehingga nanti pada kegiatan tahap pertama ada kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi karena MHA sudah sepakat dan mereka sudah punya peta indikasi untuk nilai adatnya, untuk tanah ulayatnya,” ujar Deni.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada pengelolaan tata ruang dan pertanahan yang adil. Pemerintah mendorong pendaftaran tanah ulayat sebagai wujud perlindungan aset komunal warga.
“Tentunya kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini butuh kerja bersama, butuh dialog dalam menyamakan persepsi dan juga bagaimana kita melakukannya di lapangan,” ujar Rezka.
Acara ini turut dihadiri Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat Keliopas Fenitiruma, Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Roy Eduard Fabian Wayoi, jajaran kepala kantor pertanahan setempat, pemda, serta perwakilan LSM Landesa.
Kegiatan juga diisi diskusi panel yang dipandu Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong Pamelia Tambunan, dengan menghadirkan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernadus Wijanarko, Project Manager PMU ILASPP, serta perwakilan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Sardi Razak. (tr/rl)
