Lahan Sawah Susut 220 Ha Per Hari, Wamen ATR Minta Pemda Setop Alih Fungsi

HEADLINE, Nasional105 Dilihat

Jakarta, Tapanuliraya.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengungkap data mencengangkan terkait menyusutnya lahan sawah di Indonesia. Setiap harinya, sekitar 165 hingga 220 hektare lahan sawah beralih fungsi.

“Penyusutan luas lahan sawah masih terjadi di Indonesia dengan rasio sekitar 60.000 sampai 80.000 hektare per tahun atau sekitar 165 sampai 220 hektare setiap hari,” ujar Ossy saat berbicara dalam Seminar Nasional P4N LXIX di Gedung Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Melihat kondisi kritis ini, Ossy menegaskan pemerintah menargetkan 87% Lahan Baku Sawah (LBS) nasional masuk dalam status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada tahun 2029. Menurutnya, regulasi saja tidak cukup untuk mengejar target swasembada pangan jika pusat dan daerah tidak konsisten dalam implementasinya.

Untuk itu, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan moratorium alih fungsi lahan serta Surat Edaran (SE) Bersama dengan Menteri Dalam Negeri. Aturan ini mewajibkan para gubernur memastikan dan mengusulkan 87% LBS di wilayahnya menjadi LP2B agar terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang.

“Kalau sudah ditetapkan sebagai LP2B dan KP2B, maka lahan-lahan ini tidak akan mudah untuk dapat beralih fungsi,” tegas Ossy di hadapan 277 peserta seminar dari unsur TNI/Polri dan ASN.

Kebijakan tegas ini langsung memicu respons positif dari pemerintah daerah (Pemda). Hanya dalam waktu 10 hari setelah SE Bersama terbit, jumlah daerah yang mengajukan SK LP2B melonjak tajam.

Sebelum SE Bersama: 73 Pemda mengajukan SK LP2B, 10 Hari Pasca-SE Bersama: Bertambah 20 daerah, sehingga total menjadi 93 Pemda.

“Artinya terjadi percepatan yang cukup eksponensial dan mudah-mudahan hal ini bisa terus kami lakukan,” tambah Ossy.

Sebagai informasi, seminar nasional bertajuk kedaulatan pangan ini juga menghadirkan sejumlah pejabat tinggi negara sebagai panelis di sesi pertama. Mereka adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala BPPSDMP KP I Nyoman Radiarta, dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani. (tr/rl)