Jakarta, Tapanuliraya.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan capaian program pendaftaran tanah nasional dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Nusron menyebut, hingga kini pendaftaran tanah telah mencapai 123,1 juta bidang atau sekitar 98 persen dari target 126 juta bidang.
“Program percepatan sertipikasi tanah berjalan sesuai target dan sudah mendekati penyelesaian secara nasional,” ujarnya.
Berdasarkan data per 4 September 2025, jumlah tanah bersertipikat tercatat 96,9 juta bidang atau 77 persen.
Rinciannya meliputi Hak Milik 88,2 juta bidang, Hak Guna Usaha (HGU) 20 ribu bidang, Hak Guna Bangunan (HGB) 6,6 juta bidang, Hak Pakai 1,6 juta bidang, Hak Pengelolaan 8 ribu bidang, serta Hak Wakaf 276 ribu bidang.
Khusus tanah wakaf, Nusron menekankan langkah percepatan yang telah dilakukan sejak 2024 bekerja sama dengan Kementerian Agama.
“Upaya ini untuk menjaga aset umat dan memberikan kepastian hukum atas tanah yang digunakan bagi kepentingan ibadah,” katanya.
Meski capaian sudah tinggi, Nusron mengakui masih ada tantangan di lapangan terkait proses pendaftaran dan penyelesaian persoalan pertanahan.
Nusron menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait guna mempercepat penyelesaian masalah tersebut.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri langsung jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN.
Turut serta secara daring, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan di Indonesia. (tp/rl)
