Sleman, Tapanuliraya.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menargetkan transformasi organisasi dan layanan pertanahan di 110 Kantor Pertanahan (Kantah) berjalan sepanjang 2026. Transformasi tersebut diarahkan untuk mempercepat layanan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.
Nusron mengatakan perubahan struktur organisasi tidak boleh justru membuat pelayanan pertanahan semakin rumit. Menurutnya, seluruh transformasi harus berujung pada kemudahan bagi masyarakat.
“Ending-nya dari semua itu adalah pelayanan. Unit organisasi itu adalah syarat, adalah penunjang. Apa artinya kita lakukan transformasi organisasi kalau ternyata lebih menyulitkan? Jadi ending-nya ini adalah untuk memudahkan,” kata Nusron saat memimpin Rakor Transformasi Layanan Pertanahan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).
Rakor tersebut diikuti Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) dan 148 Kepala Kantah se-Indonesia. Nusron meminta jajaran ATR/BPN memastikan transformasi organisasi dan pelayanan mulai diterapkan pada 2026.
Pada tahap awal, Kementerian ATR/BPN memfokuskan transformasi pada layanan Peralihan Hak dan Pengukuran Terjadwal.
Nusron juga mengevaluasi 10 Kantah yang lebih dulu menerapkan transformasi struktur organisasi dengan pendekatan kewilayahan. Selain itu, kementerian mengevaluasi 17 Kantah yang menjadi perintis layanan Peralihan Hak Terintegrasi 10 hari.
Evaluasi tersebut bertujuan menemukan kendala sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai waktu penyelesaian layanan pertanahan.
“Karena intinya Bapak/Ibu sekalian, kita ingin memberikan kepastian kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu sebagai pemohon tidak tahu kapan selesainya permohonannya. Ini dulu yang kita mau selesaikan,” tegas Nusron.
Kementerian ATR/BPN akan memperluas transformasi organisasi secara bertahap. Nusron menyebut tambahan 50 Kantah akan mulai menerapkan transformasi pada 24 September 2026. Kemudian, 50 Kantah lainnya ditargetkan menyusul pada akhir Desember.
Dengan demikian, total transformasi organisasi ditargetkan mencakup 110 Kantah pada 2026.
“Untuk transformasi keorganisasian tahun ini menjadi 110 kantor,” ujarnya.
Transformasi layanan Peralihan Hak juga ditargetkan menjangkau sedikitnya 110 Kantah.
Nusron meminta seluruh Kakanwil dan Kepala Kantah yang masuk dalam target transformasi menyiapkan perubahan tersebut dengan memastikan layanan menjadi lebih mudah, jelas, dan memberikan kepastian kepada pemohon.
“Yang kita kumpulkan ini adalah Bapak/Ibu yang memimpin kantor yang mau tidak mau memang tahun ini harus sudah bertransformasi, baik transformasi unit organisasinya maupun transformasi pelayanannya,” pungkasnya.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi transformasi organisasi serta layanan yang dipimpin Sekjen ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, serta Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana dan Manajemen Risiko Einstein Al Makarima. (tr/rl)
