Lombok Barat, Tapanuliraya.com — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyerahkan secara langsung 228 Sertipikat Elektronik kepada warga Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (27/07).

Penyerahan ini bagian dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

“Kegiatan ini sederhana, tapi substansinya sangat penting. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hadir menjamin pelaksanaan pertanahan yang baik dan benar,” kata Wamen Ossy dalam sambutannya.

Dalam acara tersebut, Wamen Ossy didampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Selain sertipikat PTSL, diserahkan pula lima sertipikat non-PTSL, termasuk aset nelayan budidaya, fasilitas Kementerian Agama, aset Pemkot Mataram, dan rumah ibadah milik Dewan Gereja Katolik.

Baca JugaPemerintah Mulai Relokasi Masyarakat dari Taman Nasional Tesso Nilo

Data Kementerian ATR/BPN mencatat, dari sekitar 443 ribu bidang tanah di Lombok Barat, sebanyak 300 ribu telah bersertipikat. Wamen Ossy menekankan pentingnya melanjutkan legalisasi tanah secara menyeluruh demi keadilan bagi seluruh warga.

Ia juga menyampaikan arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, bahwa 75–80% fungsi kementerian adalah pelayanan publik. Karena itu, transformasi layanan dilakukan lewat perbaikan sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kami ingin pelayanan pertanahan tidak berbelit, cepat, dan mudah. Dengan digitalisasi dan SDM yang profesional, masyarakat akan mendapatkan layanan terbaik,” ujarnya.

Baca JugaKementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Badan Publik Predikat Informatif 2025 dari KIP

Menko AHY turut menyampaikan apresiasi terhadap dukungan penuh Presiden Prabowo terhadap program ATR/BPN. Ia menegaskan pentingnya keadilan agraria sebagai bagian dari keadilan sosial.

“Sertipikasi tanah bukan hanya legalitas, tetapi simbol keadilan dan kepastian hukum. Tata kelola pertanahan harus modern, transparan, dan minim konflik,” ujar AHY.

Acara ini juga dihadiri Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Inspektur Wilayah III Kementerian ATR/BPN Lutfi Zakaria, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Lombok Barat. (tr/rl)