Bali, Tapanuliraya.com – Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mempercepat pengintegrasian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS). Langkah ini dinilai krusial agar tata ruang menjadi ‘kompas’ pembangunan dan investasi yang berkelanjutan di Pulau Dewata.
Aturan tata ruang wajib menjadi panglima agar pembangunan Bali tidak memicu masalah lingkungan maupun pariwisata.
“Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah kompas pembangunan dan RDTR adalah petunjuk operasionalnya,” ujar Wamen Ossy dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).
Kementerian ATR/BPN mencatat, dari target 75 RDTR di Bali, baru 30 RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS. Sementara itu, empat RDTR masih dalam proses, dan sisanya belum rampung. Wilayah yang telah menyelesaikan integrasi 100% baru mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar.
“Saya pikir ini perlu ada *boosting*, semoga bisa segera ditindaklanjuti,” imbau Ossy.
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menimpali, pembangunan Bali mensyaratkan perencanaan jangka panjang yang terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan BUMD. Pembangunan yang asal-asalan tanpa mengindahkan tata ruang berpotensi menimbulkan bencana.
“Ini kembali kita meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Kalau asal-asalan, ini akan mengakibatkan bencana dan menambah masalah pariwisata, konektivitas, serta lingkungan,” tegas AHY.
Di sisi lain, Pemprov Bali menyambut baik dorongan percepatan integrasi tata ruang tersebut. Namun, pihak daerah juga menyoroti kompleksitas serta tantangan teknis dalam menyelaraskan RDTR dengan dinamika investasi pariwisata di lapangan.
Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan aspirasi dan kondisi riil pembangunan kawasan Bali dari berbagai lini—mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, perhubungan, hingga penerbangan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya kompromi yang proporsional antara kepastian hukum tata ruang dan fleksibilitas pengembangan ekonomi lokal agar pelaku usaha kecil serta masyarakat setempat tidak terhambat.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk merumuskan tindak lanjut penataan kawasan Bali secara berkelanjutan. (tr/rl)
