Jakarta, Tapanuliraya.com — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya integrasi Penataan Akses dalam Reforma Agraria sebagai upaya nyata untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Hal ini disampaikannya saat membuka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Penataan Agraria Semester I Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (31/07/2025).

“Penataan Aset memberikan pengakuan atas tanah, tapi Penataan Akses memberi peluang ekonomi. Tanpa akses, masyarakat hanya pegang sertipikat, tapi tak ada peningkatan kesejahteraan,” ujar Ossy Dermawan.

Wamen Ossy mendorong penerapan model Penataan Akses yang sudah berhasil di berbagai daerah untuk direplikasi ke wilayah lain, dengan tetap menyesuaikan karakteristik dan potensi lahan setempat.

Ia mencontohkan suksesnya budidaya pisang cavendish di Jembrana, Bali, yang dimulai dari identifikasi off-taker hingga fasilitasi kolaborasi antara masyarakat dan perusahaan.

“Coba hubungi masyarakat adat, cocokkan dengan perusahaan. Kalau cocok, survei, lalu fasilitasi. Itu bisa dilaksanakan seperti yang terjadi di Bali,” jelasnya.

Senada, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, mengungkapkan bahwa Penataan Akses saat ini mengadopsi Model Closed Loop, yaitu proses bisnis berkelanjutan dari hulu ke hilir.

“Dengan model ini, ada jaminan dari proses produksi hingga pemasaran. Tanpa off-taker, hasil panen bisa dihargai rendah dan merugikan petani. Kehadiran off-taker sangat vital,” tegas Yulia.

Dalam acara ini, Wamen Ossy juga memberikan penghargaan kepada Heri Mulianto, pencipta Mars Reforma Agraria, yang kini menjabat sebagai Kepala Pusat Penilaian Kompetensi di BPSDM Kementerian ATR/BPN. (tr/rl/)