Kementerian ATR/BPN Ungkap Alasan Pemohon Sertipikat Hilang Wajib Ucap Sumpah

HEADLINE, Nasional103 Dilihat
banner 468x60

Tapanulipost.com, Jakarta – Masyarakat yang kehilangan sertipikat tanah wajib menjalani pengambilan sumpah saat mengurus penerbitan dokumen pengganti di Kantor Pertanahan (Kantah). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan langkah ini menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan dokumen sekaligus melindungi hak pemilik yang sah.

Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pemegang hak harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantah atau pejabat yang ditunjuk sebelum sertipikat pengganti terbit.

banner 336x280

“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” kata Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, di Jakarta, Senin (18/11/2026).

Asnaedi menjelaskan, sumpah ini mengantisipasi adanya pemohon yang memberikan keterangan palsu. Misalnya, seseorang mengaku kehilangan sertipikat, padahal dokumen tersebut sedang dijaminkan atau dikuasai pihak lain berdasarkan hubungan hukum tertentu.

Selain pengambilan sumpah, Kantah juga akan mengumumkan permohonan sertipikat pengganti tersebut kepada publik. Aturan memberi waktu 30 hari sejak pengumuman terbit bagi pihak lain untuk mengajukan keberatan. Jika keberatan tersebut terbukti beralasan, Kantah berhak menolak penerbitan sertipikat pengganti.

Meski demikian, Asnaedi memastikan hilangnya fisik dokumen tidak serta-merta menghapus hak seseorang atas tanahnya. Penerbitan sertipikat pengganti bertujuan memulihkan tanda bukti hak yang sah dengan tetap mengacu pada data pendaftaran tanah.

Tidak hanya karena hilang, Kantah juga melayani penggantian sertipikat yang rusak akibat dimakan rayap, kebakaran, maupun banjir. Pemohon cukup melengkapi persyaratan sesuai kondisi kerusakan dokumen.

Sementara itu, pemilik Sertipikat Elektronik mendapat proses yang jauh lebih praktis. Jika salinan cetaknya hilang, masyarakat bisa langsung mengakses atau mencetak ulang dokumen tersebut karena datanya sudah tersimpan aman di sistem pertanahan.

Asnaedi pun mengimbau masyarakat segera mengurus sertipikat yang hilang atau rusak secara mandiri tanpa perantara.

“Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” tutup Asnaedi. (tr/rl)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *