Semarang, Tapanuliraya.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menjadi pembicara dalam Kursus Banser Pimpinan (SUSBANPIM) Angkatan VIII di Kabupaten Semarang, Kamis (14/5/2026). Ia menegaskan pentingnya tata kelola organisasi yang baik serta penguatan sumber daya manusia (SDM).
Dalam kegiatan yang digelar di Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Semarang, Nusron menyampaikan materi tentang strategi memperkuat good governance dan pengembangan SDM sebagai fondasi utama organisasi.
“Kalau kita bicara good governance dan tata kelola, teorinya banyak, tapi intinya ada tiga. Pertama disiplin, kedua pembagian tugas yang jelas, dan ketiga lakukan apa yang ditulis serta tulis apa yang bisa dilakukan,” kata Nusron.
Di hadapan 105 kader Barisan Ansor Serbaguna dari berbagai daerah, Nusron menilai organisasi harus memiliki aturan main yang jelas agar setiap fungsi berjalan sesuai perannya. Menurutnya, organisasi juga wajib mempunyai sistem, standar operasional prosedur (SOP), hingga mekanisme pengawasan dan pelaporan yang tertata.
“Tata kelola itu sebetulnya aturan main, good governance, corporate governance. Jangan mimpi organisasi maju kalau tidak punya tata kelola yang baik,” tegasnya.
Selain tata kelola, Nusron juga menyoroti pentingnya distribusi kewenangan dalam organisasi. Ia menilai pendelegasian tugas perlu dilakukan agar organisasi tidak bergantung pada satu figur pemimpin.
“Prinsipnya, tidak boleh kekuasaan berpusat di satu orang, dibagi masing-masing agar semuanya memegang peranan. Misal pimpinan pusat memberikan guidance atau petunjuk. Di bawahnya ada kewenangan masing-masing cabang,” ujarnya.
Nusron juga mengingatkan pentingnya membangun kesepahaman bersama demi menjaga soliditas organisasi dan mencegah konflik kepentingan.
“Ketika masuk dalam satu komunitas organisasi, maka yang paling penting adalah apa yang didahulukan dalam kepentingan organisasi. Tentunya kepentingan pertama adalah kepentingan negara dan agama, kemudian kepentingan organisasi, baru kepentingan individu,” pungkasnya. (tr/rl)
