Jakarta, Tapanuliraya.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap besarnya dampak ekonomi dari layanan pertanahan. Sepanjang 2020-2025, akumulasi nilai tambah ekonomi (economic value added) dari sektor ini menembus angka fantastis Rp 5.584 triliun.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, membeberkan data tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Ia menegaskan, tingginya volume layanan pertanahan menjadi motor penggerak strategis perekonomian masyarakat.
“Rata-rata PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dalam lima tahun terakhir berada pada kisaran Rp 2,6 triliun dengan 8,4 juta pemberkasan. Ini membuktikan layanan pertanahan bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi,” ujar Dalu.
Tren positif ini terus berlanjut. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Kementerian ATR/BPN mencatat 3.782.001 berkas PNBP. Angka ini naik dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 3.685.117 berkas. Nilai realisasi PNBP pada semester I-2026 sendiri sudah menyentuh Rp 1,423 triliun.
Dalu menyebutkan beberapa layanan yang menjadi ladang utama PNBP, antara lain: Pendaftaran SK perpanjangan/pembaruan hak, Peralihan hak jual beli, Hak Tanggungan (HT), Pengecekan sertipikat, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Ia optimistis, menyederhanakan proses birokrasi pada layanan-layanan tersebut bakal mendongkrak kualitas pelayanan sekaligus mengoptimalkan PNBP.
Menariknya, Dalu menjelaskan bahwa setiap Rp 1 triliun PNBP yang masuk ke kementeriannya, akan memicu penerimaan PPh sebesar Rp 4,35 triliun dan BPHTB senilai Rp 8,24 triliun.
Sebagai bukti, selama periode 2020-2025, kantong negara mendapat setoran PPh Rp 69,2 triliun dan BPHTB Rp 131 triliun dari sektor ini. Sementara itu, nilai Hak Tanggungan yang mengalir ke masyarakat mencapai Rp 5.368 triliun.
“Capaian ini mencerminkan keberhasilan transformasi layanan kami dalam meningkatkan efisiensi, memberi kemudahan berusaha, dan menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar,” tutup Dalu dalam rapat yang juga dihadiri jajaran pimpinan Komisi II DPR RI dan pejabat teras Kementerian ATR/BPN tersebut. (tr/rl)
