Surabaya, Tapanuliraya.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan Kementerian ATR/BPN memasuki fase transformasi organisasi dan pelayanan publik. Perubahan tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan pertanahan yang lebih cepat, terukur, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam arahannya kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (18/7/2026), Nusron menekankan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam setiap pelayanan.
“Semester ini kita memasuki periode transformasi pelayanan dan transformasi organisasi dengan menempatkan pemohon atau rakyat sebagai raja yang harus kita layani,” kata Nusron.
Ia menjelaskan transformasi pelayanan publik akan ditopang tiga pilar utama, yakni penguatan organisasi, penyempurnaan tata laksana atau standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi kunci agar pelayanan pertanahan semakin efektif dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Pada sisi organisasi, Kementerian ATR/BPN akan mengubah struktur Kantor Pertanahan dari pendekatan tematik menjadi pendekatan kewilayahan. Menurut Nusron, langkah ini bertujuan mempermudah pengukuran kinerja pelayanan sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Di bidang pelayanan, ATR/BPN juga akan menerapkan prinsip first in, first out, sehingga berkas yang lebih dahulu masuk harus lebih dahulu diselesaikan. Selain itu, sistem Pengukuran Terjadwal akan diterapkan agar masyarakat memperoleh kepastian waktu dalam proses pelayanan.
Salah satu target yang dicanangkan adalah penyelesaian layanan peralihan hak paling lama 10 hari.
“Kita akan menggunakan prinsip fiktif positif. Filosofi pelayanan publik harus terukur, memiliki parameter yang jelas, memberikan kepastian, dan transparan,” ujar Nusron.
Selain transformasi sistem pelayanan, Nusron meminta seluruh jajaran memperkuat kompetensi dan integritas aparatur. Seluruh pegawai akan mengikuti pelatihan manajemen risiko, sementara para Kepala Kantor diminta menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau Saudara ingin selamat menjadi pejabat, ikuti aturan, jangan ikuti perasaan,” tegasnya.
Menutup arahannya, Nusron kembali mengingatkan seluruh jajaran ATR/BPN agar mengedepankan pelayanan yang humanis kepada masyarakat.
“Layani rakyat dengan hati. Kalau memang bisa, katakan bisa. Kalau tidak bisa, sampaikan dengan baik. Yang penting jangan sampai mereka tersinggung,” pesannya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Muhammad Naim memaparkan capaian kinerja dan perkembangan program kepada Menteri ATR/Kepala BPN. Turut mendampingi Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad serta Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Einstein Al Makarima. (tr/rl)
