Nias Selatan, Tapanuliraya.com – Plh. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan (Kantah) Nias Selatan, Fernando Siahaan, bersama seluruh jajaran mengikuti tindak lanjut kegiatan Pusdatin Menyapa yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (3/3/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi pembaruan aplikasi dalam rangka implementasi kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pembaruan tersebut menjadi tindak lanjut dari arahan Pusat Data dan Informasi ATR/BPN (Pusdatin) guna mendorong percepatan serta penyelesaian hambatan layanan pertanahan di daerah.

Sosialisasi ini mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelesaian Hambatan Layanan Pengukuran dan Pemetaan melalui Berita Acara Bidang Terdampak. Aturan tersebut menjadi pedoman teknis bagi satuan kerja di seluruh Indonesia dalam menangani kendala bidang terdampak secara lebih sistematis dan terdokumentasi.

Dalam pemaparan yang disampaikan secara daring, dijelaskan mekanisme terbaru pada aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses identifikasi, pencatatan, hingga penyelesaian kendala bidang terdampak. Sistem yang diperbarui ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas sekaligus memperkuat akuntabilitas layanan, terutama pada proses pengukuran dan pemetaan tanah yang kerap menjadi perhatian masyarakat.

Bagi wilayah seperti Nias Selatan, pembaruan ini dinilai penting. Tantangan geografis dan kondisi lapangan kerap memengaruhi proses pengukuran. Dengan sistem yang lebih terstruktur, diharapkan setiap hambatan dapat dicatat secara digital dan ditindaklanjuti tanpa berlarut-larut.

Fernando Siahaan menegaskan, partisipasi aktif jajaran Seksi Survei dan Pemetaan dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus berbenah.

“Dengan adanya pembaruan aplikasi dan penguatan regulasi ini, diharapkan proses layanan pengukuran dan pemetaan semakin terstruktur, transparan, serta mampu meminimalisir hambatan dalam penyelesaian berkas masyarakat,” ujar Fernando.

Ia menambahkan, pemahaman menyeluruh terhadap sistem baru menjadi kunci agar implementasi di lapangan berjalan optimal, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, Kantah Nias Selatan berharap kualitas pelayanan pertanahan semakin profesional, modern, dan terpercaya.

“Di tengah tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat dan transparan, langkah adaptif terhadap pembaruan sistem menjadi bagian penting dari transformasi birokrasi di sektor pertanahan,” pungkasnya. (tr/rl)